KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIH


Diskusi Keterbukaan Informasi Publik Bersama KIP Kalbar

Jumat, 18 Agustus 2017 - 06:48:45 WIB
Diposting oleh : redaksi | Kategori: KPU Provinsi Kalbar - Dibaca: 244 kali


Share Berita

kpu-kalbarprov.go.id - Komisi Informasi Publik (KIP)Provinsi Kalimantan Barat berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat sekaligus memantau pelayanan keterbukaan informasi publik terutama dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun Kalimantan Barat tahun 2018.

Kedatangan Ketua KIP Kalbar Rospita Vici Paulyn, bersama komisioner lainnya, Abang Amirullah, Sy. Muhammad Herry, Hawad Sriyanto, Chatarina Pancer Istiyani, Jumat (18/8) disambut ketua KPU Kalbar bersama anggota, sekretaris, kepala bagian dan kepala sub bagian.

“Terima kasih atas sambutan dari ketua dan anggota beserta jajaran sekretariat KPU Kalbar,” kata ketua KIP Kalbar Rospita Vici Paulyn.

Menurutnya kedatangan ke KPU Kalbar untuk mengetahui secara langsung proses pelayanan keterbukaan informasi publik terutama menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018.

Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawaty mengungkapkan pada prinsipnya semua informasi yang dimiliki KPU Kalbar sifatnya terbuka, kecuali terdapat keputusan KPU terkait informasi yang dikecualikan atau informasi yang dimohonkan masyarakat masih dalam proses belum menjadi dokumen.

“Untuk memudahkan pelayanan informasi publik, kami sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sejak tahun tahun 2015 lalu. PPID inilah memberikan pelayanan kepada setiap pemohon informasi,” terangnya.

Anggota KPU Kalbar Misrawi menambahkan, dalam proses pelayanan informasi KPU Kalbar menerapkan pelayanan satu pintu, ”Pelayanan informasi kami menggunakan satu pintu. Artinya setiap ada permohonan informasi tetap melalui PPID,” tambahnya.

Selain itu menurut Misrawi, untuk memberikan kemudahan dalam akses informasi KPU Kalbar juga memanfaatkan website, JDIH dan E-PPID sebagai sarana untuk menyebarkan informasi kepada publik.

“Pada tahun 2015 terdapat 24 pemohon informasi dengan 36 dokumen yang diserahkan dan pada tahun 2016 pemohon informasi bertambah menjadi 36 pemohon dengan 51 dokumen yang diserahkan,” ujarnya.

Di akhir acara Ketua KIP Kalbar memberikan cinderamata berupa Undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan komisi penyiaran.(red)