KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIH


Ayo!!! Daftar Sebagai Calon Anggota PPK dan PPS

Jumat, 29 September 2017 - 08:49:53 WIB
Diposting oleh : redaksi | Kategori: Pemilihan Serentak 2018 - Dibaca: 2339 kali


Share Berita

*Pembentukan Dimulai 12 Oktober - 11 November 2017

kalbar.kpu.go.id - Dalam waktu dekat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota akan merekrut calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Pontianak.

Pembentukan PPK dan PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai dengan pengumuman pendaftaran pada tanggal 12 s.d. 14 Oktober 2017. Pendaftaran bisa langsung disampaikan pada tanggal 13 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2017.

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dalam Pemilihan, adalah sebagai berikut:

  1. warga negara Indonesia;
  2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  3. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
  7. mampu secara jasmani dan rohani;
  8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
  11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif, dengan penjelasan sebagai berikut:
  • a. periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;
  • b. periode kedua dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya.

Informasi terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen calon anggota PPK dan PPS dapat langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota setempat. (red)