KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIH


Pendaftaran Pemantau Pemilihan 2018

Kamis, 12 Oktober 2017 - 09:30:21 WIB
Diposting oleh : redaksi | Kategori: Pengumuman - Dibaca: 641 kali


Share Berita

kalbar.kpu.go.id – Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota  tahun 2018 dimulai sejak tanggal 12 Oktober 2017 s.d 11 Juni 2018.

Untuk pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mendaftar langsung di KPU Provinsi Kalimantan Barat, untuk lembaga pemantau pemilihan yang akan melakukan pemantauan pada pemilihan bupati dan wakil bupati di empat kabupaten, yakni Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kayong Utara serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak mendaftar di  KPU kabupaten/kota masing-masing.

“Lembaga yang akan melakukan pemantauan pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2018 baik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pada pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota wajib mendaftarkan lembaganya ke KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan akreditasi,” terang anggota KPU Kalbar, Misrawi.

Dijelaskannya, untuk mendapatkan akreditasi sebagai pemantau pemilihan, lembaga pemantau pemilihan wajib memenuhi persyaratan,   bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan terdaftar dan memeroleh akreditasi dari KPU Provinsi/ KPU kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan pemilihah.

“Jika ada yang tidak terpenuhi dari ketiga  syarat tersebut, maka KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota tidak akan memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau tersebut,” jelasnya.

Disaat melakukan pendaftaran, lembaga pemantau pemilihan juga harus menyerahkan kelengkapan administrasi meliputi,  profil organisasi lembaga pemantau,  nama dan jumlah anggota pemantau, alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi,

daerah kabupaten/kota, dan kecamatan, alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan, rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau, nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan, pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan, surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan, surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan. (red)