KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIH


Rakor Pengelolaan Dokumen PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Selasa, 07 November 2017 - 16:06:32 WIB
Diposting oleh : redaksi | Kategori: KPU Provinsi Kalbar - Dibaca: 58 kali


Share Berita

kalbar.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Dokumen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Senin(06/11) bertempat di Aula Lt.2 KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi umi Rifdiyawaty, SH., MH membuka kegiatan tersebut didampingi Anggota, Sekretaris, Pejabat di jajaran KPU Provinsi yang dihadiri oleh KPU Kota Pontianak, KPU Kabupaten Kuburaya serta instansi terkait seperti Sekretariat DPRD Provinsi, Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Provinsi.

Umi mengatakan, rapat koordinasi tersebut untuk menyatukan persepsi dan pemahaman dengan pengelola dokumen yang berkaitan dengan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

"Saat ini KPU RI telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam proses PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota," ungkapnya.

Anggota KPU Provinsi Delfinus menambahkan bahwa kegiatan ini juga untuk menyatukan persepsi agar proses dan mekanisme PAW dapat berjalan dengan baik.

"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan memproses PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah menerima Surat Ketua DPRD PRovinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon PAW yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan DPRD", tambahnya.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Calon pengganti antarwaktu dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu.

Untuk proses PAW ini, KPU RI telah mengeluarkan Aplikasi Sistem Penggantian Antarwaktu (SimPAW) yang dapat diakses oleh umum.(red)