KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIH


Rakor Teknis Pencalonan Pilgub Kalbar 2018

Jumat, 29 Desember 2017 - 22:36:29 WIB
Diposting oleh : redaksi | Kategori: Pemilihan Serentak 2018 - Dibaca: 74 kali


Share Berita

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 bertempat di Aula Lt.2 KPU Provinsi Kalimantan Barat Jl. Subarkah No. 1 Pontianak, Jumat(29/12).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Umi Rifdiyawaty, SH., MH., didampingi Anggota, Sekretaris, Pejabat serta Jajaran Sekretariat KPU Provinsi.

"Pada 8 s.d. 10 Januari 2018, KPU Provinsi akan memasuki tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun dari jalur perseorangandalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018", ungkap Umi saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Dijelaskannya, syarat pencalonan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat harus memenuhi ketentuan sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilu Terakhir sebagai Syarat Pencalonan yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018. Untuk Syarat Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

"Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi 13 kursi atau 630.812 suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan bakal pasangan calon perseorangan harus memenuhi paling sedikit 300.883 dukungan yang tersebar di 8 kabupaten/kota", lanjutnya.

Anggota KPU yang membidangi Divisi Teknis Delfinus menyampaikan bahwa saat pendaftaran, ada persyaratan yang wajib ada dan sah.

"Saat mendaftar, bakal pasangan calon wajib membawa syarat pencalonan yang wajib ada dan sah dan syarat calon yang wajib ada", ungkap Delfinus.

"Pada saat pendaftaran, pengurus partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon yang diusung serta bakal pasangan calon dari jalur perseorangan wajib hadir pada saat pendaftaran. Jika tidak dapat hadir, proses pendaftaran tidak dapat dilakukan kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang", lanjutnya.

Sebelumnya KPU Provinsi telah melakukan Rakor dengan tiga lembaga yakni IDI Wilayah Kalimantan Barat, BNN Provinsi Kalimantan Barat, HIMPSI Wilayah Kalimantan Barat terkait pemeriksaan bakal calon untuk salah satu syarat pemenuhan .

Rakor ini mengundang 12 partai politik peserta Pemilu tahun 2014, bakal calon perseorangan, serta Bawaslu Provinsi.(red)