3.470.989 Jumlah DPS Kalbar Pada Pilgub Kalbar 2018

By Redaksi  Rabu, 21 Maret 2018 17:22:50 WIB - dibaca 882 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat tetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sejumlah 3.470.989 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

Bertempat di Hotel Aston Pontianak, Sabtu(17/03) KPU Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 tingkat Provinsi.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Umi Rifdiyawaty, SH., MH. didampingi Anggota, Sekretaris, Pejabat serta jajaran di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat.Pada pelaksanaannya, KPU Kabupaten/Kota membacakan hasil rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota secara bergantian. Dengan rincian sebagai berikut :

  1. Kabupaten Bengkayang 165,027;
  2. Kabupaten Kapuas Hulu 172,186;
  3. Kabupaten Kayong Utara 75,921;
  4. Kabupaten Ketapang 338,666;
  5. Kota Pontianak 431,331;
  6. Kota Singkawang 148,021;
  7. Kabupaten Kuburaya 399,353;
  8. Kabupaten Landak 260,244;
  9. Kabupaten Melawi 151,239;
  10. Kabupaten Mempawah 176,402;
  11. Kabupaten Sambas 410,058;
  12. Kabupaten Sanggau 311,660;
  13. Kabupaten Sekadau 144,764;
  14. Kabupaten Sintang 286,117.

Terhadap penetapan DPS tersebut, dari Tim Pasangan Calon nomor Urut 1 dan Urut 2 tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan namun menyarankan untuk KPU tiap tingkatan dapat segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar permasalahan banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik dan segera terselesaikan.

Dari Disdukcapil yang hadir menyampaikan bahwa saat ini Disdukcapil sedang berupaya secara maksimal untuk menghadapi masalah tersebut salah satunya dengan melakukan perekaman KTP-El setiap hari termasuk hari Sabtu dan Minggu.

Umi Rifdiyawaty menyampaikan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejak senin akan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil sesuai tingkatan agar penanganan masyarakat yang belum memiliki KTP-El dapat diselesaikan.(nzi)

'