65 Caleg Terpilih DPRD Kalbar Ditetapkan

By Redaksi  Selasa, 13 Agustus 2019 17:16:06 WIB - dibaca 239 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Setelah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU Provinsi Kalimantan Barat gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum tahun 2019, bertempat di Hotel Golden Tulip, Pontianak, Senin(12/08).

"Kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas kerjasama serta partisipasi yang telah diberikan pada Pemilu tahun 2019 sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman serta sukses hingga tahap ini", ucap Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. saat membuka kegiatan tersebut didampingi Anggota, Sekretaris, Pejabat, serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Dijelaskan, Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat baru dapat dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan hasil Putusannya pada tanggal 6-9 Agustus 2019 lalu dikarenakan adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh partai politik pada beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) di Provinsi Kalimantan Barat.

"Setelah selesai melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pasca Putusan MK pada pagi hari tadi, Senin(12/08), maka tahapan selanjutnya kami akan menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu 2019 yang akan kami tuangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan perolehan suara sah partai politik pada tiap dapil", tambah Ramdan.

Informasi, metode yang digunakan untuk mengkonversi suara menjadi kursi pada pemilu 2019 ini menggunakan metode Sainte Lague, yakni membagi suara dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya yang diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak sampai alokasi kursi dalam satu dapil tersebut habis terbagi. Sebagaimana diketahui bahwa untuk kursi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu 2019 yang berjumlah 65 kursi terbagi menjadi 8 Dapil, yaitu :
1. Dapil Kalimantan Barat 1, Kota Pontianak sejumlah 8 kursi;
2. Dapil Kalimantan Barat 2, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya sejumlah 11 kursi;
3. Dapil Kalimantan Barat 3, Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang sejumlah 6 kursi;
4. Dapil Kalimantan Barat 4, Kabupaten Sambas sejumlah 8 kursi;
5. Dapil Kalimantan Barat 5, Kabupaten Landak sejumlah 5 kursi;
6. Dapil Kalimantan Barat 6, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau sejumlah 8 kursi;
7. Dapil Kalimantan Barat 7, Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah 11 kursi;
8. Dapil Kalimantan Barat 8, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara sejumlah 8 kursi.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi perolehan suara sah partai politik pada tiap dapil, perolehan kursi partai politik pada tiap dapil dan pembacaan daftar calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Anggota secara bergantian yang dituangkan dalam Berita Acara Formulir Model E-KPU Provinsi dan selanjutnya ditandatangi oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dari partai politik yang memiliki mandat dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi, Forkompinda, Undangan dan insan media.

Setelah berita acara tersebut dibacakan dan ditandatangani, kemudian berita acara tersebut dituangkan kedalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat serta selanjutnya ketiga dokumen tersebut diserahkan kepada partai politik peserta Pemilu 2019 dan stakeholder.

Sebelum menutup kegiatan tersebut, Ramdan mengingatkan kembali kepada calon terpilih anggota DPRD Provinsi melalui partai politik yang belum menyerahkan tanda terima pelaporan LHKPN agar segera menyerahkan kepada KPU Provinsi paling lambat 7 hari setelah penetapan calon terpilih.

"Jika calon terpilih tersebut tidak menyampaikan bukti LHKPN maka sanksinya KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan pelantikan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu 2019", pungkasnya.(nzi)

MODEL E-KPU

Salinan Penetapan Perolehan Kursi Parpol

Salinan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi

'