KPU Harus Cermat Dalam Penggunaan Anggaran Pilkada

By Redaksi  Jumat, 27 Oktober 2017 16:15:42 WIB - dibaca 215 kali

Pontianak, Dalam Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di gelar di Kota Pontianak, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan bahwa KPU perlu berhati-hati dalam penggunaan anggaran dalam pilkada, Jumat (27/10).

Arief mengatakan hal itu karena pada Pilkada 2018 yang akan diikuti oleh 171 daerah, KPU menghabiskan anggaran dua kali lipat lebih bsear dari anggaran yang digunakan dalam Pilkada 2015 maupun Pilkada 2017.

“Provinsi yang akan melakukan Pilkada 2018 ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dan lainnya, itu harus lebih berhati-hati. Karena di 2018 anggaran yang di pertaruhkan 2 kali lipat lebih besar dari pada yang pernah digunakan tahun 2015, maupun 2017,” kata Arief.

Arief menerangkan, untuk Pilkada 2018 KPU memperoleh anggaran Rp. 11,9 Triliun, sementara pada Pilkada 2015 yang diikuti oleh 269 daerah, KPU hanya mendapat separuh dari anggaran 2018.

“Kalau 2015 itu 6 sekitan Triliun, 2017 itu 4 sekian Triliun, 2018 itu 11,9 Triliun. Untuk 171 Daerah, padahal 2015 itu 269 Daerah. Berlipat-lipat lebih besar dari anggran rutinnya KPU,” lanjut Arief.

Karena penggunaan anggaran tersebut berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan, Arief meminta KPU provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada menerapkan pola pertanggungjawaban keuangan yang cermat. Terlebih pada laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pilkada, KPU RI memiliki tanggung jawab atas laporan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing daerah penyelenggara pilkada.

Untuk tahun 2018, Arief menjelaskan, KPU bertekad meraih opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan BPK. Dan untuk meraih opini tersebut, Arief mengatakan hal itu tidak terlepas dari laporan keuangan paska pelaksanaan Pilkada 2018 yang dilakukan oleh masing-masing daerah, karena untuk anggaran rutin tahun 2018, KPU RI hanya memperoleh Rp. 1,6 Triliun.

“Anggaran rutinnya KPU tahun 2018 itu 1,6 triliun. Maka KPU provinsi dan kabupaten/kota memberi sumbangan terbesar terhadap proses apakah pertanggungjawaban kita menjadi baik atau tidak,” tandas dia.

Pada kesempatan yang sama, Arief mengucapkan terima kasih kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota yang telah bekerja keras untuk menyusun laporan keuangan dengan baik. Meskin tren pelaporan keuangan KPU meningkat, Arief meminta KPU untuk tetap bekerja maksimal, sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh KPU semakin akuntabel.

“Saya tentu berterima kasih kepada teman-teman provinsi dan kabupaten/kota karena tren catatan kinerja kita sebetulnya cenderung membaik. Pak Sekjen beserta timnya tentu bekerja keras untuk mencapai ini, tetapi di bagian akhir itu tetap ada ukurannya apakah capaian yang kita lakukan yang sudah baik itu mampu menembuskan batas minimalnya atau tidak,” kata Arief.

Meskipun KPU mentargetkan opini WTP pada tahun 2018, Arief meminta kepada jajarannya untuk menafsirkan hal itu menjadi semangat pertanggungjawaban kinerja KPU yang akuntabel kepada publik, bukan hanya hasil akhir semata.

“Semangat kita bukan hanya untuk memperoleh gelarnya (WTP), tetapi semangatnya adalah untuk memperbaiki dan bertanggung jawab secara moral kepada bangsa ini. Bahwa setiap rupiah yang kita gunakan itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik,” pungkasnya.

sumber : kpu.go.id

'