KPU Kalbar Gelar Pleno Rekap Pasca Putusan MK

By Redaksi  Selasa, 13 Agustus 2019 16:03:06 WIB - dibaca 18 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertempat di Hotel Golden Tulip, Pontianak, Senin(12/08).

Acara yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. didampingi Anggota, Sekretaris, Pejabat serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dibacakan pada Kamis, 8 Agustus 2019", ucap Ramdan saat membuka kegiatan Rapat Pleno tersebut.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan putusan dimaksud, KPU Provinsi berdasarkan ayat 4 pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 474 yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan Pasal 91 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

"Atasan putusan MK tersebut maka selanjutnya KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Kabupaten Sanggau dan Sekadau) sebagaimana amar putusan dimaksud", tambah Ramdan.

"Selain itu, terdapat dua partai yang juga melakukan gugatan ke MK terhadap Putusan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) namun tidak ditindaklajuti dikarenakan dinyakanaditolak. Yang pertama yaitu gugatan dengan nomor 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dibacakan pada Selasa, 6 Agustus 2019 berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 6 (Kabupaten Sanggau dan Sekadau) dinyatakan ditolak dan yang kedua yaitu gugatan dengan nomor 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dibacakan pada Kamis, 8 Agustus 2019 berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 5 (Kabupaten Landak) dinyatakan ditolak", pungkas Ramdan.

Acara dilanjutkan dengan melakukan rekapitulasi ulang yang dituangkan kedalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir model DC1-DPRD Provinsi) yang kemudian dibacakan dan selanjutnya ditandatangi oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dari partai politik yang memiliki mandat dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi, masyarakat dan insan media serta dalam pengawalan pihak kepolisian.(nzi)

DC1-DPRD Provinsi Dapil Kalbar 1 Pasca Putusan MK

DC1-DPRD Provinsi Dapil Kalbar 2 Pasca Putusan MK

DC1-DPRD Provinsi Dapil Kalbar 3 Pasca Putusan MK

DC1-DPRD Provinsi Dapil Kalbar 4 Pasca Putusan MK

DC1-DPRD Provinsi Dapil Kalbar 5 Pasca Putusan MK

DC1-DPRD Provinsi Dapil Kalbar 6 Pasca Putusan MK

DC1-DPRD Provinsi Dapil Kalbar 7 Pasca Putusan MK

DC1-DPRD Provinsi Dapil Kalbar 8 Pasca Putusan MK

'