KPU Kalbar Gelar Rakor Evaluasi Penyelesaian Permasalahan Pemilu 2019

By Redaksi  Rabu, 30 Oktober 2019 05:42:19 WIB - dibaca 31 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyelesaian Permasalahan Pemilu 2019, bertempat di Aula KPU Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Subarkah No. 1, Pontianak, Rabu(30/10).

Kegiatan yang mengundang Anggota yang membidangi Divisi Hukum serta Kasubag Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. didampingi Anggota, Sekretaris, Pejabat, serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Ramdan menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan ini salah satunya adalah untuk menginventarisir permasalahan hukum yang terjadi sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak tahun 2019.

"Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu yang baru saja kita lewati, setidaknya hal tersebut akan semakin membuat kita menjadi lebih teliti serta makin memahami makna penting pelaksanaan tahapan pemilu", ucapnya.

Ramdan menegaskan agar peserta yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius sehingga hasilnya dapat diterapkan di daerah masing-masing terutama tujuh kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan tahun 2020.

"Dari hasil evaluasi yang kita laksanakan ini, akan menjadi kita selaku penyelenggara pemilu menjadi lebih baik dalam melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan dan integritas serta dapat menjadi catatan penting bagi 7 Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Serentak 2020", pungkasnya.

Informasi, di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 terdapat 7 Kabupaten yang akan melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yakni Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau, Bengkayang, dan Kabupaten Sambas.

Setelah melaksanakan diskusi untuk menginventarisir daftar permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan tahapan pemilu serta membahas bersama tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kegiatan kemudian ditutup kembali oleh Ramdan.(nzi)

'