KPU Kalbar Sosialisasikan Penataan Dapil Pemilu Tahun 2019

By Redaksi  Jumat, 11 Mei 2018 16:24:24 WIB - dibaca 83 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertempat di Aula Lt.2 KPU Provinsi Jl. Subarkah No. 1 Pontianak, Jumat(11/5).

"Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyebutkan bahwa Dapil DPR dan DPRD Provinsi merupakan bagian dari lampiran dari Undang-Undang tersebut. Sementara untuk Dapil DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU", ungkap Ketua KPU Umi Rifdiyawaty, SH., MH. saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi ini.

Dijelaskan, dalam menentukan Dapil DPRD Kabupaten/Kota harus memperhatikan 7 prinsip yaitu :
1. kesetaraan nilai suara;
2. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
3. proporsionalitas;
4. integralitas wilayah;
5. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
6. kohesivitas;
7. kesinambungan.

"KPU Provinsi juga telah melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait penyusunan draft usulan dapil DPRD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan ke KPU untuk dibahas oleh KPU dengan DPR sehingga saat ini KPU telah menetapkan Keputusan Nomor 283/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat", lanjutnya.

Anggota yang membidangi Divisi Teknis, Delfinus menyampaikan bahwa penting bagi partai politik untuk memahami dapil yang telah ditelah ditetapkan baik itu dapil DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

"Untuk Dapil DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU melalui usulan dari KPU Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Uji Publik dengan mengacu pada Data Agregat DAK2 yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan disampaikan kepada KPU," ungkap Delfinus.

"Terdapat 2 Kabupaten yang jumlah kursinya bertambah, dan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dari Kabupaten itu sendiri. Selain itu, terdapat juga pergeseran jumlah kursi dalam dapil di kabupaten", tambahnya.

Sosialisasi ini mengundang Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019, Kesbangpol, Biro Pemerintahan serta stakeholder.(nzi)

'