Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN

By Redaksi  Selasa, 08 Mei 2018 22:05:58 WIB - dibaca 63 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menggelar Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Kalimantan Barat dalam rangka Mewujudkan Pemilihan Serentak Berintegritas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 bertempat di Aula Balai Petitih Pemprov Kalimantan Barat, Selasa(8/5).

"Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyerahkan daftar kekayaan pribadi dimana pada saat pendaftaran Pasangan Bakal Pasangan Calon telah menyerahkan daftar laporan harta kekayaan pribadi masing-masing serta sudah memberikan tanda terima yang menjadi syarat calon baik kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah Pemilihan masing-masing", ungkap Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Umi Rifdiyawaty, SH., MH., saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Dijelaskan, pada hari ini seluruh pasangan calon akan membacakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masing-masing yang telah selesai diverifikasi oleh KPK dan selanjutnya akan diumumkan sehingga warga masyarakat Kalimantan Barat ataupun Kabupaten/Kota diwilayahnya masing-masing dapat melihat LHKPN masing-masing calon tersebut dengan harapan selain informasi masyarakat juga dapat melakukan pengawasan atas pengumuman LHKPN tersebut.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sambutan dari Pj. Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji yang menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan ini dengan harapan apa yang akan dilaksanakan dapat berlangsung dengan baik, aman, tertib dan damai serta seluruh rangkaian acara dapat terlaksanakan dengan baik.

Perwakilan KPK Dian Patria, Koordinator Wilayah Korsupgah untuk Wilayah DKI Jakarta dan Kementerian Lembaga Pusat menyampaikan bahwa Pembekalan ini bisa jadi awal upaya pencegahan korupsi oleh kepala daerah, KPK pasti akan melakukan upaya lanjutan termasuk pengawasan untuk menghentikan korupsi.

Untuk membekali para pasangan calon kepala daerah, KPK berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaaan Agung, dan Kepolisian. Program Pilkada Berintegritas dilaksanakan untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah. Tujuan lain adalah untuk memberikan pemahaman persoalan-persoalan pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh 18 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu 3 pasangan dari Provinsi Kalimantan Barat, 3 pasangan dari Kota Pontianak, 4 pasangan dari Kabupaten Mempawah, 3 pasangan dari Kabupaten Kayong Utara, 3 pasangan dari Kabupaten Kubu Raya dan 2 pasangan dari Kabupaten Sanggau.

Selain Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan Pilkada Berintegritas 2018 juga dilaksanakan di 14 provinsi lain di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.(nzi)

DOWNLOAD LAMPIRAN LHKPN

'