Rakor Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

By Redaksi  Kamis, 21 Agustus 2019 17:42:39 WIB - dibaca 121 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat gelar Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Hotel Orchardz, Pontianak, Rabu(21/08).

Acara yang berlangsung mulai pukul 09:00 WIB ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. didampingi Anggota, Pejabat serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat.

“Kegiatan evaluasi ini akan membahas lebih jauh terkait pelaksanaan fasilitasi kampanye Pemilu tahun 2019, penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu, penanganan pelaporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu di media massa dan media elektronik, serta pengaturan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu tahun 2019 yang baru saja kita laksanakan”, ucap Ramdan saat memberikan sambutan.

Dijelaskan, evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu ini merupakan tindak lanjut dari instruksi KPU RI kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota guna mendengar masukan, saran, dan kritik dari peserta Pemilu Tahun 2019 maupun stakeholder terkait apakah metode yang telah digunakan efektif serta untuk merumuskan mekanisme fasilitasi kampanye yang akan digunakan untu Pemilu yang akan datang. Selain itu KPU juga ingin mengetahui tingkat keberhasilan fasilitasi kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2019 ini berhasil atau tidak.

"Pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi ini merupakan puncak dari kegiatan evaluasi di Provinsi Kalimantan Barat, mengingat di tingkat KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan rapat evaluasi yang melibatkan stakeholder tingkat Kabupaten/Kota", tambah Ramdan.

Kegiatan evaluasi ini dimoderatori oleh Deni Trisna Dyah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun yang menjadi narasumber dari kegiatan evaluasi ini antara lain dari KPU Provinsi Kalimantan Barat Trenggani, S.Pd., Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Faisal Riza, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat MS. Budi.

“Selama masa kampanye yang memakan waktu kurang lebih 7 bulan ini telah ditemukan berbagai pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye baik itu di media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Kampanye yang dilakukan di media sosial ini yang paling sulit untuk diawasi pelaksanaannya”, ungkap Faisal dalam pemaparan materinya.

Setelah itu KPID Kalimantan Barat yang diwakili oleh MS. Budi mengatakan bahwa Masa kampanye dimanfaatkan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat untuk saling bertukar informasi melalui berbagai macam platform komunikasi.

"Kami melakukan beberapa pertemuan dalam konteks penyelenggara untuk kami bekerja dalam gugus tugas untuk mengevaluasi. KPI juga berupaya untuk membantu maksimal bersama lembaga penyiaran untuk memberikan ruang yang adil, setara, dan seimbang baik dalam konteks pemberitaan maupun iklan politik yang secara spesifik diatur ada yang difasilitasi oleh negara dan ada juga yang difasilitasi secara mandiri”, ungkap MS. Budi.

Setelah ketiga narasumber menyampaikan materinya, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyampaian tanggapan dari peserta rapat evaluasi.

Berbagai saran diberikan baik dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 maupun dari SKPD Provinsi Kalimantan Barat terkait metode kampanye paling efektif yang dapat digunakan untuk Pemilu yang akan datang.

Salah satu peserta berharap akan ada perubahan-perubahan sistem ke depan agar perubahan-perubahan model akan mencari yang terbaik ke depannya. Evaluasi ini bukan mencari kesalahan, tetapi kesalahan itu kita perbaiki untuk ke depannya.(shfi)

'