Rakor Evaluasi Pencalonan Pilgub 2018 dan Pileg 2019

By Redaksi  Selasa, 05 November 2019 06:45:01 WIB - dibaca 53 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 serta Anggota DPRD Provinsi 2019, bertempat di Aula KPU Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Subarkah No. 1, Pontianak, Senin(04/11).

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan yang terjadi sepanjang pelaksanaan tahapan pencalonan baik itu pencalonan pilgub 2018 maupun pileg 2019.

"Terdapat beberapa aspek penting yang dapat menjadi masukan bagi KPU, Partai Politik, dan Stake Holder terkait pelaksanaan proses pencalonan pilgub dan pileg yang telah dilaksanakan sebelumnya", ungkap Ramdan saat memberikan sambutan serta membuka langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud didampingi Anggota, Sekretaris, Pejabat, serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan adanya masukan yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi acuan serta akan disampaikan kepada KPU RI untuk menjadi masukan agar penyelenggaraan pemilu khususnya tahapan pencalonan menjadi lebih baik tambah Ramdan.

"Permasalahan yang dapat kita lihat saat tahapan pencalonan tersebut diantaranya pengurusan dokumen terkait syarat calon baik itu pilgub 2018 dan pileg 2019 seperti surat keterangan (suket) kesehatan baik itu suket sehat jasmani, rohani dan narkoba, suket catatan kepolisian, keabsahan legalisir ijazah, dan lainnya serta terkait netralitas ASN maupun suket bagi ASN yang mencalonkan diri", pungkasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan permasalahan yang timbul pada proses tersebut dengan materi yang dibawakan oleh Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat yang membidangi Divisi Teknis Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.

Erwin menjabarkan secara singkat terkait syarat-syarat calon serta dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh calon baik itu peserta pilgub maupun pileg yang melibatkan instansi terkait.

Halim dari PPP menyambut baik kegiatan evaluasi ini dan terus berharap bahwa kegiatan ini akan menjadikan pemilu kedepannya lebih baik. Ia mengharapkan terkait proses kepengurusan dokumen dapat menjadi lebih baik dengan adanya aturan yang jelas.

Selaras dengan itu, Edy Faisal dari PAN juga mengharapkan agar dalam proses pengurusan dokumen tersebut lebih dipermudah.

Wahyu Asmidi dari Partai Golkar berharap kepada instansi yang berhubungan langsung dalam proses pengurusan syarat calon lebih memberikan kemudahan tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan dan berharap permasalahan yang terjadi pada proses tersebut tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan pemilu kedepannya.

Faisal Riza Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan adanya strategi yang baik dari KPU untuk menghadapi seluruh proses yang akan dilaksakanan terkait proses seluruh tahapan pencalonan diantaranya terhadap proses verifikasi dukungan kepada calon perseorangan serta koordinasi yang intens kepada instansi terkait dokumen syarat calon yang harus disiapkan.

Sebelum menutup kegiatan tersebut, Ramdan mengharapkan agara kegiatan ini juga sebagai langkah awal koordinasi KPU Provinsi dengan Bawaslu Provinsi, Partai politik, Instanti Terkait, serta stake holder dalam rangka menyukses pelaksanaan pilkada di 7 kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan tahun 2020.

7 Kabupaten yang akan melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 yakni Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau, Bengkayang, dan Kabupaten Sambas.

Kegiatan ini mengundang Bawaslu Provinsi, IDI Provinsi, HIMPSI Provinsi, BNN Provinsi, BKD Provinsi, Diknas Provinsi, Pengadilan Tinggi, Biro Pemerintahan Provinsi, Kapolda, Partai Politik, serta stake holder.(nzi)

'