Sosialisasi : 70 Hari Menjelang Pemilu 2019

By Redaksi  Jumat, 08 Februari 2019 07:23:57 WIB - dibaca 342 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Menjelang 70 hari penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Sosialisasi terhadap StakeHolder yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, Kamis(07/02).

Acara yang berlangsung di Hotel Orchardz Gajah Mada ini diawali dengan penyampaian laporan oleh Deni Trisna Dyah, SH., MH., selaku Kabag Hukum Teknis dan Hupmas serta sabagai Ketua Panitia.

"Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi terkait kesiapan KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berjenjang dalam hal mempersiapkan sarana/prasarana terkait kesiapan jajaran KPU secara struktural kelembagaan, regulasi dan metode operasional penyelenggaraan yang pada pelaksanaannya memerlukan support dan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang berdasarkan UU kepemiluan sangat berperan dalam menyukseskan pemilu mendatang", ungkap Deni Trisna Dyah.

Selanjutnya acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Ramdan, S.Pd.I., M.Pd, didampingi Anggota, Sekretaris, Pejabat, serta Jajaran KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"70 hari menjelang hari Pemungutan suara adalah bentuk hitungan waktu yang digunakan oleh KPU secara Nasional yang melambangkan keseragaman, kebersamaan dan keserentakan langkah KPU dan Jajarannya secara Nasional untuk melakukan upaya konsolidasi secara kelembangaan berupa Pencermatan, evaluasi, monitoring dan koreksi setiap Tahapan Program dan jadwal yang dilaksanakan", ungkap Ramdan saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Dijelaskan, KPU mengharapkan dukungan serta keterlibatan seluruh stakeholder yang memiliki garis koordinasi secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten/kota untuk memberikan dukungan teknis operasional dalam setiap tahapan Pemilu yang dilaksanakan yang terhitung sisa 69 Hari kedepan untuk proses pemungutan dan penghitungan suara.

"Hal ini merupakan upaya koordinasi yang dilakukan secara berjenjang dengan stakeholder sesuai kapasitasnya untuk memberi dukungan guna menyukseskan Pesta demokrasi di Kalbar pada 17 April 2019 mendatang dan salah satu kegiatannya dilaksanakan pada hari ini. Selain itu, selaku penyelenggara pemilu wajib untuk selalu memberikan informasi secara formil kepada semua pihak serta para pimpinan yang hadir dan memiliki jenjang hingga ketingkat kabupaten/kota tentang bagaimana kualitas kesiapan KPU Provinsi untuk menyukseskan Pemilu 2019 sebagai wujud transparansi kepada publik", tambahnya.

"Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif", pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh masing-masing Anggota yang membidangi Divisi tertentu.

Zainab selaku Divisi Pemutakhiran Data Pemilih menyampaikan isu-isu yang muncul dalam Pemilu Tahun 2019, salah satunya layanan Pindah Memilih yang akan difasilitasi oleh KPU dikarenakan situasi tertentu seperti pemilih sedang melaksanakan tugas saat pelaksanaan pemungutan suara dapat menggunakan hak pilihnya.

Erwin Irawan selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara ada beberapa perlakuan yang berbeda terkait pemberian surat suara kepada pemilih yang pindah memilih yang dijelaskan sebelumnya oleh Zainab.

Menyambung penjelasan Zainab, Trenggani selaku Divisi Sosialisasi menyampaikan pentingnya sosialisasi terkait tahapan pemilu yang sedang dilaksanakan saat ini seperti sosialisasi tata cara pindah memilih kepada masyarakat serta tahapan yang akan dilaksanakan yaitu terkait pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Selaku Divisi Hukum, Mujiyo menyatakan bahwa tiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang hingga badan Adhock memiliki aspek-aspek penting yang dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu kerangka hukum, proses pemilu dan penegakan hukum.

Kegiatan ini mengundang para pimpinan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Barat yaitu Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Barat, Pangdam XII Tanjung Pura, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, Ketua Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan Kepala Kemenkumham Kalimantan Barat, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Pimpinan Instansi Daerah Kalimantan Barat, Pimpinan Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat, serta Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas Provinsi Kalimantan Barat.(nzi)

MATERI Sosialisasi

'