Sosialisasi Pencalonan DPD

By Redaksi  Selasa, 27 Maret 2018 18:21:24 WIB - dibaca 305 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat selenggarakan Sosialisasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 bertempat di Aula KPU Provinsi Kalimantan Barat, Senin(26/03).

Acara ini mengundang bakal calon Anggota DPD Pemilu tahun 2019 dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Umi Rifdiyawati didampingi Anggota, Pejabat serta Jajaran di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan jumlah dukungan dan sebaran serta format penyusunan daftar dukungan bagi bakal calon Anggota DPD untuk Pemilu tahun 2019", ungkap Umi saat memberikan sambutan.

Dijelaskan, bahwa sejak tanggal 26 Maret s.d. 8 April 2019 KPU mengumumkan tentang penyerahan syarat dukungan dan sebaran di website dan media massa. Untuk Provinsi Kalimantan Barat jumlah minimal dukungan yang harus diserahkan sebanyak 2.000 dukungan yang tersebar di 50% Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat atau sebanyak 7 Kabupaten/Kota.

Untuk jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan dimulai sejak 22 s.d. 26 April 2019. Tanggal 22 s.d. 25 April, penyerahan dokumen dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk tanggal 26 April, penyerahan dokumen dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai pukul 00.00 WIB.

Pada pelaksanaannya, bakal calon akan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh KPU yaitu Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), untuk itu bakal calon wajib memiliki operator yang akan menginput data dukungan kedalam SIPPP dengan terlebih dahulu mendapatkan username serta password yang akan diberikan oleh KPU Provinsi.

Untuk dukungan, jika terdapat dukungan ganda dalam satu dokumen dukungan maka akan mengurangi dukungan sebanyak 50 pada bakal calon tersebut. Jika terdapat dukungan ganda antar bakal calon, maka akan diklarifikasi terhadap dukungan tersebut. Untuk dukungan yang ternyata dari unsur PNS, TNI, dan POLRI juga akan diklarifikasi karena ini tidak diperbolehkan.

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh media massa.(nzi)

'