Sosialisasi Penetapan Kursi Dan Calih DPRD Provinsi

By Redaksi  Senin, 05 Agustus 2019 16:39:06 WIB - dibaca 95 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat gelar Sosialisasi Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertempat di Ballroom Khatulistiwa Hotel Transera Pontianak, Senin(5/08).

Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. yang membuka secara langsung kegiatan dimaksud dengan didampingi Anggota lain, Pejabat serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas kerjasama serta partisipasi yang telah diberikan pada Pemilu tahun 2019 sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman serta sukses.

"Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan tahapan-tahapan Pemilu yang telah kita lalui bersama dan akan segera berakhir dengan penetapan kursi partai politik dan calon terpilih hasil Pemilu tahun 2019 berdasarkan penetapan rekapitulasi perolehan suara secara menyeluruh yang telah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu", ucap Erwin saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Dijelaskan, berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu 2019 serta setelah memastikan tidak terdapat gugatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat 10 DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota pada bulan Juli 2019.

Adapun DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan tersebut yaitu :
1. Kota Pontianak pada tanggal 28 Juli 2019 dengan caleg terpilih sejumlah 45 orang;
2. Kota Singkawang pada tanggal 29 Juli 2019 dengan caleg terpilih sejumlah 30 orang;
3. Kab. Kayong Utara pada tanggal 29 Juli 2019 dengan caleg terpilih sejumlah 25 orang;
4. Kab. Landak pada tanggal 29 Juli 2019 dengan caleg terpilih sejumlah 35 orang;
5. Kab. Mempawah pada tanggal 29 Juli 2019 dengan caleg terpilih sejumlah 35 orang;
6. Kab. Sintang pada tanggal 29 Juli 2019 dengan caleg terpilih sejumlah 40 orang;
7. Kab. Sekadau pada tanggal 30 Juli 2019 dengan caleg terpilih sejumlah 30 orang;
8. Kab. Sambas pada tanggal 30 Juli 2019 dengan caleg terpilih sejumlah 45 orang;
9. Kab. Bengkayang pada tanggal 30 Juli 2019 dengan caleg terpilih sejumlah 30 orang;
10.Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 31 Juli 2019 dengan caleg terpilih sejumlah 30 orang.

"Untuk DPRD Provinsi Kalimantan Barat, DPRD Kabupaten Kubu Raya, DPRD Kabupaten Sanggau, DPRD Kabupaten Melawi dan DPRD Kabupaten Ketapang masih belum dapat ditetapkan karena masih ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) serta menunggu hasil Putusan MK dibacakan pada tanggal 6-9 Agustus 2019", tambah Erwin.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang disampaikan langsung oleh Erwin selaku Anggota yang membidangi Divisi Teknis.

Penegasan terhadap pernyataan yang telah Erwin sampaikan sebelumnya, bahwa KPU Provinsi akan melakukan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih setelah Putusan MK dibacakan dan dilaksanakan begitu juga dengan 4 kabupaten lain yang belum melakukan penetapan.

"Setelah menetapkan hasil pemilu yang telah kita laksanakan pada tanggal 11 Mei 2019 yang lalu, langkah selanjutnya akan dilakukan peringkat suara sah tiap calon pada tiap partai politik dan tiap daerah pemilihan (dapil), penghitungan dan penetapan perolehan kursi untuk setiap partai politik, dan yang terakhir adalah menetapkan calon terpilih", ungkapnya.

Metode yang digunakan untuk mengkonversi suara menjadi kursi pada pemilu 2019 ini menggunakan metode Sainte Lague, yakni membagi suara dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya yang diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak sampai alokasi kursi dalam satu dapil tersebut habis terbagi.

Sebelum menutup kegiatan tersebut, Erwin mengingatkan kembali kepada calon terpilih anggota DPRD Provinsi melalui partai politik yang belum menyerahkan tanda terima pelaporan LHKPN agar segera menyerahkan kepada KPU Provinsi paling lambat 7 hari setelah penetapan calon terpilih.

"Jika calon terpilih tersebut tidak menyampaikan bukti LHKPN maka sanksinya KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan pelantikan calon tepilih", pungkasnya.(red-nzi-ogi)

'