Tantangan KPU di Pilkada Paslon Tunggal

By Redaksi  Jumat, 20 Januari 2017 09:10:11 WIB - dibaca 372 kali

Ngabang, Tantangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dengan satu Pasangan calon (Paslon) ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka tetap dapat menentukan pilihannya walaupun hanya diikuti oleh Paslon tunggal, Jumat (20/1).

"Pemilihan satu paslon sebetulnya masih tetap ada pilihan. Masyarakat bisa memilih pasangan calon bersangkutan atau juga tidak memilih, dengan mencoblos kotak kosong. Itu tidak masalah dan diperbolehkan," ungkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hadar Nafis Gumay.

"Pemahaman itu tentu yang harus tahu betul dan pastikan didapat oleh masyarakat," lanjutnya.

Hal itu diungkapkan oleh Hadar saat mengisi Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar). Bimtek yang digelar di aula DPRD Kabupaten Landak tersebut, diikuti oleh penyelenggara Pemilihan yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Seperti yang diketahui, Pemilihan di Kabupaten Landak merupakan salah satu dari sembilan daerah yang hanya diikuti oleh satu paslon.

Tantangan kedua ialah terkait dengan partisipasi pemilih yang datang memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Paslon tunggal ini merupakan hal yang baru. Selama ini, masyarakat berpandangan yang namanya pemilihan, calonnya lebih dari satu. Maka kalau hanya satu akan membuat warga merasa tidak perlu datang ke TPS.

"Sebetulnya itu tidak tepat. Kita sebagai penyelenggara harus menyadarkan, bahwa sekalipun satu paslon, mereka juga harus hadir," Kata Hadar.

Pilkada membutuhkan legitimasi dari masyarakat. Sehingga partisipasi pemilih dalam pemilihan calon tunggal ini perlu dilakukan. Sehingga, proses demokrasi akan terus tercipta.

"Kalau tidak peduli dan tidak mau datang (ke TPS -red), maka jarak warga terhadap proses demokrasi akan semakin jauh. Jadi kita punya tugas, walaupun hanya satu paslon, mereka harus tetap hadir," jelas Hadar.

Pada kesempatan tersebut, Hadar tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan kepada penyelenggara, agar bekerja sesuai dengan aturan yang ada, melayani pemilih, cermat, tepat, dan teliti, serta mempunyai integritas yang tinggi dalam menciptakan pemilihan yang bersih.

"Penyelenggara harus bersikap lurus dan membela apa adanya pilihan masyarakat. Kalau pilihan masyarakat itu ke calon, harus pastikan itu tidak berubah ke kotak kosong. Begitu juga sebaliknya. Kita harus mem-protect pilihan masyarakat dan bekerja dengan integritas yang tinggi." Pungkasnya.

Hadir pula pada Bimtek tersebut, Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawati beserta Anggota KPU, Ketua KPU Kabupaten Landak Lombok bersama anggota KPU, Wakil Kepala Biro Teknis dan Humas Supriatna, serta tamu undangan lainnya. 

Sumber : kpu.go.id

 
'