Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan di Tingkat Kabupaten, 16 Parpol Lolos di Kalimantan Barat

By Redaksi  Minggu, 11 Februari 2018 16:14:06 WIB - dibaca 379 kali

kalbar.kpu.go.id - Pontianak, 16 partai politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum tahun 2019 dinyatakan memenuhi syarat di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Minggu(11/02) bertempat di Hotel Mercure Pontianak.

16 partai politik tersebut antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Umi Rifdiyawaty, SH., MH., didampingi Anggota, Sekretaris, Pejabat, serta Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018", ungkap Umi saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Pada proses pelaksanaan, masing-masing Ketua/Anggota yang membidangi Divisi Hukum secara bergantian membacakan hasil verifikasi parpol tingkat kabupaten/kota untuk 16 partai politik yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk dilakukan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan.

Kegiatan ini mengundang semua partai politik calon peserta pemilu tahun 2019, Bawaslu Provinsi, serta Kesbangpol Provinsi namun dari undangan tersebut dari PPP dan Bawaslu Provinsi tidak hadir.(nzi)

'