KPU Kalbar Gelar Sosialisasi PKPU 5 2020
kalbar.kpu.go.id - Pontianak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat gelar Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 secara daring yang terpusat di Aula KPU Provinsi Kalimantan Barat Jl. Subarkah No. 1 Pontianak, Kamis(18/06). Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap untuk menggelar dan mendukung pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di Provinsi Kalimantan Barat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan baik itu kepada warga maupun kepada penyelenggara Pemilihan secara konsisten dimasa pandemic Covid-19. Mantan Bupati Kabupaten Mempawah tersebut menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sehingga audiens langsung mendapatkan informasi yang tepat dari sumber yang berkompeten yaitu KPU Provinsi Kalimantan Barat. Ria Norsan juga menghimbau kepada penyelenggara pemilihan baik itu KPU maupun Bawaslu sesuai tingkatan pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Ramdan, S.Pd.I., M.Pd. didampingi Anggota mengucapkan terima kasih kepada undangan yang hadir pada kegiatan dimaksud. "Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU secara berjenjang terkait Penetapan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 dan ini juga sebagai langkah awal sekaligus informasi bahwa tujuh kabupaten di Kalbar yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak yang sempat tertunda karena Covid-19 akan melanjutkan tahapan yang tertunda sebelumnya," ucap Ramdan saat memberikan sambutan. KPU secara berjenjang terus melakukan serta koordinasi terkait lanjutan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 secara intens demi terselenggara dan suksesnya Pemilihan Serentak Tahun 2020. "Terkait dengan lanjutan pelaksanaan Pemilihan di tujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, tahapan yang sempat tertunda yakni tahapan pelantikan atau sumpah janji bagi penyelenggara badan Ad Hoc, khususnya di PPS," jelas Ramdan. "KPU RI telah mengeluarkan keputusan nomor 258 serta mengeluarkan surat edaran nomor 441 terkait dengan pengaktifan kembali penyelenggaraan badan Ad Hoc, baik itu PPK maupun PPS dan menghimbau kepada seluruh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendata ulang, apakah badan Ad Hoc yang telah dilantik masih memenuhi syarat atau tidak," pungkasnya. Selanjutnya Anggota KPU Provinsi Kalimantan Lomon yang membidangi Divisi Sosialisasi mengungkapkan bahwa 7 KPU Kabupaten di Kalimantan Barat yang menyelanggarakan Pemilihan siap untuk melanjutkan tahapan Pemilihan sesuai dengan Peraturan KPU yang telah ditetapkan. Dijelaskan, dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tahapan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Namun dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ditegaskan apabila pelaksana an pemungutan tidak bisa dilaksanakan, maka tahapan tersebut akan ditunda serta dijadwalkan ulang. "Akan ada kemungkinan dilakukan penundaan kembali apabila bencana non alam ini belum berakhir," ungkap Lomon. Disesi tanya jawab, Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar Umi Rifdiyawaty menanyakan terkait kesiapan dan dukungan kesehatan penyelenggara yang akan melanjutkan tahapan, apabila 7 KPU Kabupaten siap untuk menyelenggarakan lanjutan tahapan Pemilihan maka harus ada komitmen secara hierarkies dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemilihan untuk menyukseskan pelaksaan pemilihan tersebut begitu juga KPU Provinsi serta Bawaslu Provinsi secara berjenjang. Anggota Bawaslu Provinsi, Mohammad mengungkapkan bahwa Bawaslu secara berjenjang akan bekerja secara maksimal dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan tahun 2020 ini. Selaras dengan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi, seluruh stakeholder yang mengikuti rapat secara daring ini baik itu diantaranya Polda Kalimantan Barat dan Kodam XII Tanjungpura berkomitmen untuk siap menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Barat. Sosialisasi kepada LSM, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Awak Media Selanjutnya, setelah melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder tersebut. KPU Provinsi Kalimantan Barat pada siang harinya juga melakukan sosialisasi kepada LSM, Tokoh Masyaratkat, Tokoh Agama, serta Awak Media yang ada di Kalimantan Barat.(nzi)
Selengkapnya